PAREPARE, Kota Parepare menjadi tuan rumah Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021 tingkat regional dengan melibatkan 13 kabupaten kota di Sulawesi Selatan.

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulsel ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim yang mewakili Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe, SH.MH di Restoran Dynasti, Selasa, 25 Agustus 2020

H,Pangerang Rahim, mengapresiasi dipilihnya Parepare menjadi tuan rumah. Parepare, kata Pangerang, merupakan kota strategis yang dapat menjadi penyangga perekonomian khususnya di Sulsel

Dalam kesempatan itu, Pangerang juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada legislatif sebagai mitra terbaik dalam fungsi pengawasan, sehingga laporan keuangan Pemkot Parepare kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Parepare, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2017, penerimaan PAD sudah mencapai Rp85,97 miliar, dan terus meningkat setiap tahun sehingga pada tahun 2020 kami targetkan Rp195,91 miliar. Dan penerimaan PAD setiap tahunnya rata-rata 100 persen,” ungkap Pangerang.

Pangerang menekankan, selama ini Parepare telah berupaya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, namun karena perkembangan dan tuntutan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, dan begitu komplek, maka proses tersebut senantiasa dibenahi setiap saat.

“Momen sosialiasi ini sungguh suatu peluang yang sangat baik bagi kita untuk menambah wawasan dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangan daerah ke depan. Potensi terjadinya permasalahan keuangan daerah di masa yang akan datang masih cukup besar dan tidak akan mungkin kita hindari karena regulasi pengelolaan keuangan daerah setiap saat juga berubah-ubah. Saya berharap kiranya permasalahan tersebut dapat dijadikan pelajaran yang berharga untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan,” harap Pangerang.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto melalui video conference menyampaikan, bahwa yang menjadi perhatian dan catatan adalah bagaimana agar Pemerintah Daerah segera mendorong realisasi terhadap penyerapan APBD. Pada tahun 2020, kata dia, Mendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2020, yang secara prinsip adalah, memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah mengenai arah kebijakan penganggaran dan belanja untuk perubahan APBD tahun anggaran 2020.

“Apabila Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020, maka ada beberapa substansi utama yaitu, kita harus sudah membiasakan menerapkan pola penyelenggaraan pemerintahan dengan adaptasi kebiasaan baru yang aman dan produktif dari Covid-19,” terang Mochamad Ardian.

Terkait arah perubahan belanja, kata dia, Kemendagri berharap bahwa Pemda tetap memprioritaskan 3 sektor utama, yaitu pertama menyangkut penanganan kesehatan terhadap Covid-19, kedua menyangkut penanganan dampak ekonomi, dan ketiga pemberian jaring pengaman sosial atau bantuan sosial.

Sosialisasi diikuti 84 peserta yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala BKD, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Inspektur dan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dari 13 daerah di Sulsel.