PAREPARE,- Menandai pemberlakuan Perwali Nomor 31 Tahun 2020 yang mengatur penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, Pemerintah Kota Parepare menggelar Apel Gelar Pasukan, Tim Penegak Hukum Peraturan Walikota (PERWALI) No 31, di lapangan Balaikota, Kamis, 24 September 2020.

Mewakili Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, Amir Syarifuddin, dalam sambutannya mengatakan, apel gelar pasukan itu dilaksanakan sebagai upaya pendisiplinan pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19.

Pada perwali no 31 tahun 2020 lanjut Amir Syarifuddin, peraturan di dalamnya mencakup pembatasan aturan tertentu, sekaligus memberikan pedoman kepada masyarakat, dalam melakukan aktifitas di era new normal dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu mengunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan.

Peraturan Perwali itu juga lanjut Amir lagi, adalah sebagai upaya menekan, memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.

“Oleh karena itu dengan dikeluarkannya perwali ini, perorangan, maupun pelaku usaha, diharapkan dapat patuh pada ptotokol kesehatan” papar Amir yang juga Tim Satgas Covid-19.

Pemerintah Kota Parepare, tidak ingin memberlakukan sanksi seperti yang tertuang pada perwali tersebut. Namun melihat kondisi masyarakat yang acuh tak acuh terhadap aturan protokol kesehatan, maka dikeluarkanlah Perwali itu.

“Seluruh pihak diharap dapat melakukan tanggungjawab bersama, baik organisasi masyarakat, tokoh agama, kepemudaan maupun pelaku usaha, dapat bersinergi dengan baik dan transparan, begitupun Ketua RT dan RW juga diminta terus mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,” Jelas Amir, didampingi Sekda Parepare Iwan Asaad.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe melalui Kajari Parepare Amir Syarifuddin, juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh instansi terutama relawan covid-19 yang ikut membantu, bersinergi menekan penyebaran virus covid-19.

Usai sambutan, Kepala Kejari Parepare, mewakili Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, melepas 236 tim satgas penegakan hukum protokol kesehatan yang terdiri dari, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, TNI, dan Polri.