MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Parepare H.Pangerang Rahim menghadiri penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sulsel atas pengelolaan keuangan Pendapan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 (30 September 2020) pada Pemerintah Kota Parepare.

Selain Kota Parepare Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BKP Sulsel juga diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar, Jeneponto, dan Toraja Utara, di Auditorium BPK Sulsel, Selasa, 1 Desember 2020.

Sekretaris Badan Keuangan Parepare, Agus Salim mengapresiasi BPK Provinsi Sulsel yang terus menberikan arahan dan rekomendasi agar PAD Kota Parepare bisa lebih meningkat. Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Undang-undang tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

“Kita segera tindaklanjtui atas rekomendasi BPK. Kita dapat banyak masukan dalam meningkatkan PAD kita. Terutama pajak daerah dan retribusi daerah untuk dikelola lebih memadai. Kita juga akan optimalkan pajak parkir. Khusus pajak parkir untuk dibuatkan Perda karena potensi pajak parkir ada. Contohnya parkir di pelabuhan,” katanya.

“Kita berharap Pemerintah Kota Parepare khususnya SKPD pengelola PAD lebih optimal mengelola pendapatannya sesuai dengan regulasi. Kalau ada terambat membayar pajak sanski tegas harus ditegakan. Sanksi administrasi berupa sansi denda,”pungkasnya.