Pemerintah Kota Parepare optimis dapat mempertahankan status kota layak anak (KLA), tahun ini. Bahkan, Parepare menarget dapat naik kelas dari kategori madya ke Nindya.

Selain menerbitkan peraturan daerah sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak, juga kebijakan alokasi penganggaran pemenuhan hak-hak anak yang meningkat tiap tahun.

Tercatat, tahun 2019 Pemkot Parepare mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11.4 miliar untuk 22 kegiatan anak, dan tahun 2020 meningkat signifikan mrnjadi Rp 87,13 miliar lebih untuk 306 kegiatan.

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengatakan, star awal kepemimpinannya sejak Oktober 2013 lalu, pihaknya konsen dalam hal pemenuhan hak-hak anak.

10 potret hak-hak anak dalam PBB (hak bermain, pendidikan, perlindungan, identitas, status kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan peran dalam pembangunan) telah gamblang diwujudkan dalam kepemimpinan Wali Kota Parepare ke-17 ini. Capaian-capaian itu dipaparkan dalam verifikasi lapangan hybrid yang dilakukan Tim Verifikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa, (15/6/2021).

“Sejak star 2013 tepatnya Oktober, berusaha berpikir hak-hak dasar anak dan pemberdayaan perempuaan harus memiliki payung hukum sehingga kami sudah memiliki Perda No 12 tahun 2015 terkait perlindungan perempuan dan anak. Dan saat ini kita sementara mengkaji hadirnya Perda Kota Layak Anak. Tidak berhenti sampai di sini, kami terus berinovasi dalam melahirkan Habibie kecil dan Ainun kecil di Kota Cinta BJ Habibie dengan perlindungan, pemenuhan, serta penghormatan hak-hak anak,” ujar Taufan Pawe didampingi Sekda, Iwan Asaad.