Parepare – Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe menerima kunjungan tim koordinasi evaluasi dan monitoring dari lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah IV Sulawesi Selatan.

Taufan Pawe didampingi wakil Walikota Parepare H. Pangerang Rahim, dan Sekertaris Daerah H Iwan Asaad.

Kegiatan berlangsung di ruang pola Kantor Sekretariat Daerah. Rabu, (30/6/2021). Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli dan asisten pemerintah kota Parepare turut hadir.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota dua priode itu menyampaikan apresiasi dan bangga terhadap kunjungan tim koordinasi KPK tersebut.

“Atas nama pribadi dan walikota saya berterimakasih kepada tim koordinasi KPK dalam rangka pencegahan korupsi dalam sistem tata kelola keuangan negara di Parepare,” kata Taufan Pawe.

Dewab Pengawan APEKSI itu mengatakan, kegiatan dalam forum hari ini sebagai suatu bukti untuk melahirkan komitmen yang tinggi dan siap berkolaborasi pemerintah Parepare dengan KPK dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi.

“Ini bentuk kebersamaan dan kolaborasi sebagai komitmen pemerintah kota mendukung lembaga KPK dalam penguatan pencegahan korupsi dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya ditengah pandemi ini,” terang Taufan Pawe.

Taufan Pawe mengungkapkan, diawal kepemimpinannya 2013 lalu ia langsung menginisiasi pencanangan tiga taat yang mengelola pemerintahan yakni taat asas, administrasi, dan anggaran.

“Karena kalau kita taat pada tiga hal itu saya yakin kita akan tampil jadi pribadi-pribadi berintegritas dan tidak diragukan lagi dalam mengelola pemerintahan sebagai abdi negara. Saya menyadari regulasi dalam sistem pemerintahan begitu cepat perkembangannya. Kita harus memahami regulasi kekinian,” ungkap Taufan Pawe.

Sementara itu, tim koordinasi evaluasi dan monitoring KPK wilayah Sulsel, Tri Budi Rochmanto Soeseno menyampaikan apresiasi terhadap sistem tata kelola keuangan daerah Pemerintah Kota Parepare, khususnya dalam bidang asset.

“Kita apresiasi. Namun secara keseluruhan kita mendorong agar pemerintah Parepare meningkatkan sertifikasi asset. Kita ingin lebih banyak lagi aset yang disertifikasi,” ungkap Tri. (Hms/Protpim)