PAREPARE,- Pemerintah Kota Parepare dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare melakukan penandatanagan persetujuan bersama penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Penandatanagan penetapan Perda berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Parepare yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Parepare H Tasming Hamid dan Wakil Ketua II M Rahmat Sjamsu Alam, Rabu, 4 Agustus 2021.

Wali Kota Parepare yang diwakili oleh Wakil WaliKota H.Pangerang Rahim dalam sambutannya, mengapresiasi Panitia Khusus dan Anggota DPRD yang telah bekerja secara maksimal untuk merampungkan pembahasan Ranperda tersebut. Ini, kata dia, menunjukkan perhatian dan kepedulian DPRD dalam upaya meningkatkan pembangunan di Parepare, utamanya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan produk regulasi daerah ini tentu akan memberikan legalisasi dan kekuatan hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan pemungutan retribusi jasa usaha, diiringi dengan perimbangan dan efektivitas kinerja dari pihak-pihak terkait. Di mana esensi dari regulasi ini akan memberikan formulasi rasional besaran penetapan tarif akan berbanding lurus dengan kualitas layanan bagi pengguna jasa,” ungkap Pangerang Rahim.

Pada kesempatan itu, Pangerang juga memberikan tanggapan terkait pandangan fraksi-fraksi yang telah menyetujui Ranperda tersebut.

“Terima kasih juga kepada fraksi-fraksi dewan atas pernyataan menerima dan menyetujui Ranperda terkait perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda. Kami berharap dukungan dan kerja sama untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan retribusi jasa usaha,” harap H.Pangerang Rahim

Turut hadir dari eksekutif bersama Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim, Sekda Parepare H Iwan Asaad, Asisten dan Staf ahli serta jajaran Pimpinan SKPD Pemkot Parepare. (hms/propim)