Rapat Paripurna KUA-PPAS dan Ranperda APBD-P 2021, Ini Penjelasan Walikota Taufan Pawe

23

Parepare — Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, menyampaikan jawabannya atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait keterlambatan penyerahan dokumen KUA PPAS dan ranperda APBD-P tahun 2021.

Taufan Pawe menjelaskan, pihaknya juga sangat mengharapkan penyerahan Dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan Rancangan APBD Pokok serta APBD Perubahan sesuai dengan jadwal dan tahapan, serta mengacu pada aturan pengelolaan keuangan daerah, namun ada hal-hal teknis diluar perkiraan.

“Kami memahami bahwa keterlambatan penyusunan KUA-PPAS Perubahan, Ranperda Perubahan APBD merupakan ketidaksesuaian jadwal dan tahapan yang diamanatkan oleh aturan pengelolaan keuangan daerah, karena itu kita harap semoga kedepannya bisa tepat waktu,” ujarnya, Kamis (23/9/2021).

Menurut Walikota Parepare dua periode itu, keterlambatan tersebut disebabkan penetapan perubahan RKPD yang merupakan pedoman dalam menyusun KUA-PPAS.

“Jadi seharusnya dilakukan pada minggu ketiga Bulan Juli, namun hal ini tidak dapat dipenuhi akibat adanya keterlambatan tahapan fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2021,” kata dia.

“Sehingga dengan demikian, Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD dilakukan setelah Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2021,” ungkap Ketua DPD I Partai Golkar itu.

Terkait dengan estimasi belanja daerah pada Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah mencapai Rp1 trilyun, didistribusikan ke semua SKPD dan disesuaikan dengan program dan kegiatan, guna menunjang terwujudnya visi-misi pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sedangkan dengan bantuan sosial, kami telah sinergikan dengan anggaran pada Belanja Tak Terduga (BTT) agar lebih fleksibel disesuaikan dengan perkembangan permasalah masyarakat sebagai akibat karena kondisi yang tidak terduga, terutama karena faktor bencana alam dan bencana non alam termasuk pandemi covid-19,” jelasnya.

“Begitupun penganggaran dan perhatian untuk tenaga yang bertugas pada pelayanan vaksinasi terus kita upayakan dan perhatikan dalam anggaran yang memang telah tersedia,” tambahnya. (Hms/Propim)