Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi, Hasil Rapat di DPRD Parepare Dibuka, Risalah Dikecualikan

48

PAREPARE — Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Parepare melakukan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi terhadap dua Badan Publik yakni Sekretariat DPRD Parepare dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Parepare.

Uji Konsekuensi menghadirkan Tim Ahli Komunikasi Publik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Dr Muh Iqbal Sultan, PPID Kepala Parepare yang juga Plt Kepala Dinas Kominfo Parepare Amarun Agung Hamka, Inspektorat Parepare, dan Kabag Hukum Pemkot Parepare.

Yang mencuat dari Uji Konsekuensi Sekretariat DPRD adalah informasi hasil rapat di DPRD apakah bisa dibuka ke publik atau dikecualikan. Iqbal Sultan yang juga pakar komunikasi publik menilai, hasil rapat tetap harus dibuka ke publik. Tapi risalah berupa catatan-catatan dalam rapat dikecualian. “Itu jadi bahasan menarik hasil Uji Konsekuensi Sekretariat DPRD. Jadi hasil rapat tetap dibuka, tapi risalah berupa catatan dalam rapat dikecualikan atau jika dianggap berbahaya dikecualikan ke publik. Nah, dijelaskan alasan-alasan apa bahayanya untuk publik dan untuk negara,” terang Iqbal Sultan di sela Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Kota Parepare 2021, di Sobat Kopi, Parepare, Jumat, 1 Oktober 2021.

Hal yang menarik lagi, kata Iqbal, adalah Uji Konsekuensi Dinas PMPTSP Parepare. Menurut Iqbal, SKPD di Parepare cerdas, karena mengerucutkan langsung poin bahasan dalam keterbukaan informasi publik. Seperti Dinas PMPTSP yang mengajukan soal pasal 6 poin b dan pasal 17 poin h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Iqbal menekankan, data usaha pelaku usaha secara umum bisa dibuka ke publik. Namun secara terperinci atau spesifik dikecualikan.

Hal sama ditekankan PPID Kepala Parepare, Amarun Agung Hamka. “Jadi data usaha umum tersedia, seperti nama perusahaan, pemilik perusahaan, alamat perusahaan, cukup. Kalau spesifik dan terperinci dikecualikan,” tegas Hamka, sapaannya.

Secara umum, Iqbal Sultan menilai keterbukaan informasi publik di Parepare, sangat maju. PPID Parepare sangat pro aktif dibanding dengan daerah.

Buktinya, Parepare aktif melakukan Uji Konsekuensi. Sejak 2020, sudah 10 SKPD Badan Publik yang melakukan Uji Konsekuensi di Parepare. Dan pada 2021 ini, ada delapan SKPD yang melakukan Uji Konsekuensi. Padahal, biasanya Uji Konsekuensi dilakukan jika ada pemohon atau sengketa terhadap informasi publik.

“Tapi Parepare sudah melakukan Uji Konsekuensi terlebih dahulu. Jadi mereka siap jika sewaktu-waktu ada pemohon, bisa dibuka mana informasi dikecualikan, dan mana informasi tidak dikecualikan berdasarkan hasil Uji Konsekuensi itu. Jadi luar biasa. Saya sangat mengapresiasi Pemda Parepare yang begitu pro aktif dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik,” tandas dosen Ilmu Komunikasi Unhas ini. (Hms/Propim)