PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare terus mendorong penguatan inovasi daerah. Dengan meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), diharapkan penguatan inovasi daerah di lingkup Pemkot Parepare, dapat tercapai.

Mendorong peningkatan kapasitas ASN itu, Pemkot Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar diseminasi dengan tema Inovasi Pengembangan Daerah Dalam Dinamika Politik 2024 menghadirkan narasumber Prof Dr Nurliah Nurdin MA, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

Diseminasi berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Jumat, 19 Agustus 2022, yang dibuka resmi Sekda Kota Parepare, H Iwan Asaad mewakili Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe. Hadir Staf Ahli, para Asisten, Kepala SKPD, Kabag Setdako, Lurah, dan para ASN Pemkot Parepare yang menjadi peserta.

Dalam sambutannya, Sekda Iwan Asaad mengulas tentang birokrasi dan pelayanan. “Konsep kita menghadirkan birokrasi berkelas dunia. Jadi model birokrasi ke depan tidak lagi meminta dilayani tapi harus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ingat Iwan.

Iwan menganalogikan pelayanan sebagai sebuah perusahaan, dan masyarakat berposisi sebagai pemiliknya (owner). “Kalau itu perusahaan, maka masyarakat berposisi sebagai ownernya. Kalau dia owner maka dia berposisi terhormat, dan kita bekerja bagaimana membuat owner senang,” ulas mantan Kepala Bappeda Parepare ini.

Sementara Prof Nurliah Nurdin mengulas tentang inovasi pembangunan daerah dalam desentralisasi kewenangan dan dinamika politik 2024.

Nurliah memaparkan tentang inovasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu agenda pembangunan RPJMN IV 2020-2024,” kata Nurliah.

Nurliah mengemukakan, peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Dia memberikan gambaran tentang Indeks Inovasi Indonesia 2021. Peningkatan Global Innovation Index (GII) Indonesia pada 2021 adalah 87 dari 132 negara. Kemudian Indonesia menempati peringkat ke-27 dari 34 negara kelompok berpenghasilan menengah ke atas. Dan Indonesia menempati peringkat ke-14 dari 17 ekonomi di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania.

Tantangan ke depan, kata Nurliah, adalah desentralisasi kewenangan dan dinamika politik pada 2024. Dia memberikan data, bahwa jelang Pilkada 2024, ada 271 kepala daerah mengakhiri masa jabatannya.

Pada 2022, ada 7 Gubernur, 76 Bupati, 18 Wali Kota, dan pada 2023 ada 17 Gubernur, 115 Bupati, dan 38 Wali Kota selesai bertugas.

Berdasarkan UU No10 Tahun 2016, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Pimpinan Tinggi Madya, sampai dengan pelantikan Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota diangkat Penjabat Bupati atau Wali Kota yang berasal dari Pimpinan Tinggi Pratama sampai dengan pelantikan Bupati Wali Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Karena itu, Nurliah mengulas pentingnya Good Governance (pemerintahan yang baik). “Good Governance menghendaki adanya kepemimpinan yang bersih dan proporsional sebagai kepada daerah secara berkesinambungan sehingga tujuan dari desentralisasi bisa tercapai. Namun dalam implementasinya Indonesia belum mencapai idealitas Good Governance, karena masih banyak terjadi penyimpangan kekuasaan, kasus korupsi yang dilakukan penjabat daerah yang justru merupakan elite daerah,” ungkap Nurliah.

Nurliah mengingatkan tentang dinamika politik 2024, yakni pergantian penjabat Gubernur dan Bupati Wali Kota. “Itu merupakan salah satu bentuk resentralisasi kepala daerah yang menambah regresi demokrasi di Indonesia, dan dapat berpotensi membuat kepala daerah berlaku tidak imparsial terhadap kekuatan politik atau oligarki politik baik di pusat maupun daerah,” tandas Nurliah. (hms/propim)