PAREPARE— Wali Kota Parepare, DR HM Taufan Pawe SH MH menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pandangan umum enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Tanggapan itu disampaikan Wali Kota Parepare dua periode tersebut, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Parepare, Selasa 30 Oktober lalu, dimana rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Parepare Hj Andi Nurhatina Tipu S.Sos, Wakil Ketua H Tasming Hamid SE MH dan M Rahmat Sjamsu Alam SH.

Dihadapan 25 anggota DPRD Kota Parepare, Taufan Pawe menanggapi satu persatu pandangan umum enam fraksi dengan baik hingga rapat paripurna selesai. Pandangan dari fraksi Gerindra sebanyak 15 item, diantaranya menjelaskan tentang pembangunan fly over atau jembatan penyeberangan rujab yang telah diruntuhkan, akan dikomunikasikan antara PLTB Sidrap dengan rekanan yang mengerjakan nantinya. Kemudian sumur dalam yang jumlahnya 13 unit, semuanya telah beroperasi dengan baik. Pembangunan RS Hasri Ainun Habibie tetap akan dilanjutkan pembangunannya tahun 2020 mendatang, dan beberapa pertanyaan lainnya telah dijawab secara makro oleh Taufan.

Pandangan Fraksi Golkar tentang penggunaan anggaran, semua SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Dari Fraksi Nasdem, Taufan berjanji roda pemerintahan akan berjalan dengan baik dengan mengacu kepada taat azas, taat anggaran dan administrasi ke depan. Untuk pengisian jabatan lowong khusus untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, pengisiannya terlebih dahulu dilakukan melalui seleksi terbuka. Sedangkan ASN yang dinonjobkan bukan saja dinilai dari masalah kinerja, tetapi disiplin juga. Untuk pungutan pajak ke depan, pemerintah akan menghadirkan mall pelayanan publik untuk memperkuat diantaranya pajak restoran hotel dan sebagainya.

Selanjutnya, Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi (FPBD) dijelaskannya, turunnya RAPBD 2020 dari APBD 2019 disebabkan dana dari pusat juga turun. Diketahui RAPBD tahun 2020 target APBD Rp906,62 miliar atau berkurang Rp119,64 miliar lebih atau turun sebesar 11,57 persen dibanding APBD Perubahan 2019, lalu. Sedangkan, Fraksi Demokrat terkait dana belanja tidak langsung sekitar 34,93 persen sedangkan dana langsung untuk belanja pegawai dan sebagainya sebesar 65,7 persen atau lebih tinggi dari biaya langsung dan ini tetap dipertahankan.

Terakhir jawaban atas pandangani Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat (FAKAR), dimana Dana Intensif Daerah (DID) tidak diperoleh Kota Parepare pada tahun 2020 karena kriteria utamanya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan Parepare telah mendapatkan Wajar dengan Pengecualian (WDP). Menjelang akhir tanggapannya, Taufan memberikan ruang kepada para anggota dewan
untuk disampaikan di pembahasan RAPBD 2020.