PAREPARE, – Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar web seminar (webinar) Peningkatan Kemitraan Kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pendampingan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020. 

Kegiatan yang melibatkan SKPD, organisasi mitra, budayawan, tokoh agama, masyarakat, focal point, dan instansi vertikal ini dibuka oleh Walikota Parepare yang diwakili Sekretaris Daerah, Iwan Asaad, Rabu, (8/7/2020). 

Plt Kepala DP3A Parepare, Rostina menguraikan kegiatan tersebut merupakan buah komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam perencanaan responsif gender. “Termasuk menyediakan SDM andal pada bidang perencanaan, SKPD yang pro gender,” ujar Rostina.

Acara yang dilaksanakan hingga Sabtu, 11 Juli ini dipandu Sriyanti Ambar, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A Parepare.

Sementara, Sekretaris Daerah Parepare, Iwan Asaad dalam membacakan sambutan tertulis Walikota Parepare, HM Taufan Pawe mengapresiasi kegiatan yang dinilai sebagai upaya peningkatan pengarustamaan gender di Kota Parepare. 

“Ini adalah komitmen yang lahir untuk membangun perencanaan berbasis responsif gender. Sangat penting melibatkan semua stake holder seperti yang hadir saat ini, karena penyusunan APE harus kita penuhi, dan tidak akan terpenuhi jika satu SKPD yang tidak memiliki perencanaan yang responsif gender,” tegas Iwan.

Iwan menilai, penghargaan APE yang telah diterima Pemkot Parepare tahun sebelumnya merupakan wujud komitmen Parepare sebagai kota responsif gender. 

“Kita berharap kesuksesan APE bisa kita raih kembali. Tidak sekedar mengejar penghargaan, tetapi kita harap berbanding lurus dengan pelayanan kepada perempuan dan melahirkan pengarustamaan gender. Penghargaan itu hanyalah dampak,” ulas mantan Kepala Bappeda Parepare ini.

Oleh karena itu lanjut Iwan, peran Bappeda sebagai SKPD sentral dapat melahirkan perencanaan, yang responsif gender.

“Untuk mewujudkan pengarustamaan gender dibutuhkan sinergitas semua SKPD, Bappeda sebagai muara penting dalam perencanaan. Mari bersama-sama, termasuk instansi vertikal, BUMN/BUMD, YLP2EM, dan organisasi mitra lainnya kita tingkatkan kemitraan, mari kita kaji isu responsif gender sebagai suatu kebutuhan bukan keinginan karena pada dasarnya hak perempuan sama dengan laki-laki,” tegas mantan Kepala Bagian Humas Setdako Parepare ini. (*)