PAREPARE– Walikota Parepare Dr HM.Taufan Pawe SH.MH bersama jajaran pemerintah Kota Parepare mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi sektor perbankan wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, Kamis (9/7/2020).

Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi sektor perbankan.

Rakor yang berlangsung secara virtual dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah. Turut hadir dalam rapat koordinasi ini , Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Tim Satgas Korsupgah KPK RI Wilayah VIII, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 (Sulawesi, Maluku dan Papua), OJK Sulawesi Selatan.

Sementara HM.Taufan Pawe, yang hadir bersama Sekretaris Daerah H.Iwan Asaad, Kepala SKPD, Camat dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Parepare mengikuti rakor dari ruang kerja Walikota Parepare.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam kesempatan ini mengatakan, rapat koordinasi pencegahan korupsi di sektor perbankan merupakan tanggungjawab bersama semua pihak dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

Karena itu, ia berharap di lingkungan Pemerintahan terhindar dari tindakan korupsi, sehingga tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud.

“Kita perlu mengambil tindakan-tindakan yang bijak karena bangsa tidak akan besar, apabila masih terjadi tindakan korupsi yang dapat merusak tatanan masyarakat dilingkungan Pemerintahan,” ucapnya.

Sementara itu terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Walikota Parepare Dr.HM. Taufan Pawe selalu berpesan pada jajarannya untuk menerapkan tiga taat, yakni taat asas, taat anggaran dan taat administrasi agar tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud.

“Saya menghimbau kepada seluruh perangkat daerah pemerintah Kota Parepare agar kita tetap on the track, ingat ketaatan pada asas, administrasi, dan anggaran” Ujar Taufan Pawe mengingatkan.

Terbukti dari penerapan ketiga taat ini Pemerintah Kota Parepare di bawah nahkoda Taufan Pawe telah berhasil meraih 4 kali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).