PAREPARE,- Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare, diminta untuk segera menyetor Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP).

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Parepare, Laode Arwah Rahman, pada pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 dan Permendagri nomor 3 Tahun 2017 di Aula Dinas Kominfo Parepare, Rabu, 26 Agustus 2020.

Laode mengemukakan, dari 30 lebih SKPD di lingkup Pemerintah Kota Parepare, terdapat 22 SKPD yang belum menyetor DIPD yang merupakan amanah dari Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

“DIDP ini sangat penting dan urgen, karena dengan dasar DIDP itulah Pejabat Pembuat Informasi Daerah (PPID), dalam hal ini Kadis Kominfo melakukan klasifikasi atau pemilahan informasi-informasi yang ada. Mana yang masuk kategori 1 yang dapat diakses setiap saat, dan yang mana masuk kategori 2 yang serta merta, atau kategori 3 yang secara berkala,” terang Laode.

Laode menambahkan, melalui sosialisasi ini, diharapkan bisa memperjelas mekanisme publikasi untuk menghimpun seluruh informasi SKPD dan Kecamatan.

“Karena perlakuan di setiap jenis informasi itu berbeda. Kategori yang diakses setiap saat, tidak perlu diminta lagi, karena sudah menjadi kebutuhan publik yang harus kita sampaikan melalui website PPID, tanpa melalui permohonan. Dan ada juga informasi yang tidak boleh dipublikasi yang masuk dalam kategori 3 yang tersedia secara berkala, dan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Laode.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Parepare, HM Iskandar Nusu menyampaikan bahwa pemberlakuan Undang-undang No14 Tahun 2018 ini merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong keterbukaan informasi. “Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat untuk masyarakat luas,” ingat Iskandar