MAKASSAR, – Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggelar kegiatan pelatihan SIPD dan Sosialisasi Permendagri No 77 Tahun 2020 bagi bendahara pengeluaran, pembantu bendahara dan operator SKPD di lingkup Pemerintah Kota Parepare.

Pelatihan ini, dibuka oleh Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe di Hotel Novotel, Makassar, Kamis, 8 April 2021.

Wali Kota Taufan Pawe dalam sambutannya mengatakan, pelatihan ini diharapkan mampu menyatukan asa atau harapan sehingga tata kelola pemerintahan tetap pada jalur yang benar.

“Melalui kegiatan seperti ini, seluruh asa setiap SKPD disatukan sehingga muncul tata kelola pemerintahan yang sesuai kita harapkan,” harap Taufan Pawe.

Taufan mengingatkan, agar seluruh Kepala SKPD atau pengguna anggaran harus mengetahui aturan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan.

“Tidak ada lagi bendahara yang mengeluarkan dana secara tunai. Kalau kita tidak ingin dipanggil pihak berwajib, maka kata kuncinya tidak boleh ada pembayaran secara tunai. Harus non tunai,” tegas Wali Kota berlatar belakang praktisi hukum ini.

Karena itu, dia menekankan, jangan sekali sekali menyimpang dari prosedur yang ada. “Kalau ada pengguna anggaran yang menyimpang, maka jangan harap kita raih WTP,” imbuh Taufan.

Wali Kota juga menekankan kepada seluruh pengguna dan pengelola anggaran, eselon II, wajib hukumnya mencermati bahwa tata kelola keuangan dan proses tata kelola penyelenggara pemerintahan harus penuh dengan kehati-hatian.

“Jadi ada dua muara dalam arahan ini. Pertama adalah konsistensi dan yang kedua adalah Istiqomah. Dalam konten ini, jika tidak bersesuaian dengan aturan, maka jangan laksanakan,” ingat Wali Kota yang sudah meraih 186 penghargaan ini.

Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim, Sekda H Iwan Asaad, para Asisten, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) H Jamaluddin Achmad, para Kepala SKPD, dan jajaran pejabat lingkup Pemkot Parepare hadir dalam pembukaan pelatihan SIPD.

Pelatihan ini melibatkan narasumber berkompeten, yakni tenaga ahli pemerintahan yang kapabel di bidangnya Prof Dr Arifuddin hingga deputi kementerian pusat.