Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Humas dan Protokoler

  1. membuat program kerja bagian berdasarkan rencana kegiatan masing-masing sub bagian;
  2. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sebagai bahan penyusunan laporan kinerja bidang ekonomi, pembangunan dan kehumasan;
  3. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
  4. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
  5. mengkoordinasikan dan menyiapkan penyusunan sambutan Walikota;
  6. mengumpulkan bahan pendataan dan penyaringan informasi dan penyusunan evaluasi informasi;
  7. melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan hubungan kemasyarakatan untuk pemantapan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  8. menilai dan menganalisis masalah pemberitaan, pernyataan pendapat, sikap dari media massa, organisasi kemasyarakatan atas kebijakan pemerintah daerah untuk keserasian dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat dan pers.
  9. melaksanakan urusan kehumasan;
  10. melaksanakan pengumpulan, penyaringan informasi untuk bahan pemberitaan kepada media massa;
  11. membuat dokumentasi hasil peliputan kegiatan dan pelaksanaan pembangunan;
  12. melaksanakan kegiatan pemberitaan berkala, brosur dan buku;
  13. melaksanakan pengaturan acara;
  14. mengoptimalkan fungsi sebagai juru bicara pemerintah;
  15. pembinaan dan pengaturan keprotokolan;
  16. penyusunan dan perumusan perencanaan hubungan antar lembaga;
  17. melakukan kerjasama terhadap penyebarluasan informasi, pemberitaan dan pers baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
  18. melaksanakan jumpa pers dan bekerjasama dengan media;
  19. melaksanakan pemantauan dan pengkajian atas informasi Pemerintah Daerah;
  20. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan pengumpulan informasi di bidang kehumasan; dan
  21. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Pemberitaan, Dokumentasi dan Pers

  1. menyiapkan rencana kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan program kerja bagian;
  2. menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bagian;
  3. mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  4. mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan daerah;
  5. mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  6. memberikan pelayanan informasi untuk dipublikasikan;
  7. memberikan saran pemecahan terhadap hambatan-hambatan yang terdapat di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan pers;
  8. merumuskan, mensistimasikan dan menyajikan informasi;
  9. melaksanakan pemberitaan, baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan pemerintah kota;
  10. mengkoordinasikan pemberitaan yang memuat berita di media massa yang dapat meresahkan masyarakat umum;
  11. menyajikan informasi kepada wartawan media cetak/elektronik tentang masalah pembangunan;
  12. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan informasi dan keterangan;
  13. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka memberikan tanggapan dan penjelasan terhadap surat-surat pembaca di media massa atau surat masyarakat yang memerlukan jawaban;
  14. menyiapkan dan menyajikan pemberitaan kegiatan pemerintah kota lewat media komunikasi, baik pers, radio maupun televisi;
  15. menyiapkan rencana peliputan acara kegiatan pemerintah;
  16. melakukan kerjasama dengan insan pers dalam bidang pemberitaan dan dokumentasi guna menunjang dan memperjelas kebijakan pemerintah daerah;
  17. melakukan usaha untuk mensinkronkan pendapat umum guna menunjang pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;mempersiapkan data/bahan dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers secara berkala; dan
  18. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Dokumentasi Hukum

  1. menyiapkan rencana kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan program kerja bagain;
  2. menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bagian;
  3. mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  4. mengatur dan mengkoordinasikan acara pimpinan;
  5. mengatur dan mengkoordinasikan acara Satauan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  6. memfasilitasi dan menangani tamu-tamu pemerintah kota;
  7. mengatur pelaksanaan upacara instansi dan acara tamu yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler;
  8. mengkordinasikan dan mempersiapkan susunan acara, upacara dan/atau rapat‑rapat dinas;
  9. mempersiapkan bahan/data acara tahunan pemerintah daerah, penyerahan bingkisan/penghargaan;
  10. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang keprotokolan;
  11. mempersiapkan data/bahan perumusan, perencanaan dan konsep hubungan antar lembaga;
  12. mengumpulkan bahan data, mengklasifikasikan dan mengolah data dalam   rangka pembinaan program hubungan antar lembaga;
  13. melakukan inventarisasi terhadap  permasalahan yang dimungkinkan timbul dari hubungan antar lembaga dan mengupayakan pemecahannya; dan
  14. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Monitoring Perkembangan Masyarakat

  1. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
  2. menyiapkan rencana kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan program kerja bagian;
  3. menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bagian;
  4. mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  5. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan terhadap bawahan berdasarkan bidang tugasnya;
  6. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan hubungan kemasyarakatan;
  7. menyiapkan bahan penyusunan rencana program hubungan antar pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan pemerintah daerah;
  8. mengkoordinasikan dan menginformasikan agenda kebijakan pemerintah daerah;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
  10. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian hasil monitoring untuk ditindaklanjut oleh instansi terkait;
  11. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat dan sedapat mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat;
  12. memberikan tanggapan atau penjelasan atas pertanyaan, sms/keluhan, masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik berdasarkan koordinasi instansi terkait; dan
  13. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.